PUSARAN.CO- Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Sumatera Barat, menggelar Bimtek Sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD) tema Penerapan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemprov Sumbar.
Kepala Dinas Diskominfotik Sumbar, Siti Aisyah, mengapresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut yang dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur, Jumat (12/5/2023).
Siti Aisyah menyampaikan, kegiatan sebelumnya juga telah dilaksanakan, terkait Arsitektur SPBE Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumbar, sehingga kedepan terdapat kesamaan visi dan misi untuk membangun sistem tersebut, secara bersama-sama, mewujudkan pemerintahan digital.
Menurutnya, Tata kelola dan manajemen SPBE juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
“SPBE memberikan kita peluang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka partisipatif, inovatif, dan akuntabel,” ujar Siti Aisyah.
Siti Aisyah menuturkan, perlunya pembentukan Tim SPBE adalah untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Sementara itu, Soni Fajar Surya Gemilang, selaku narasumber dari Telkom University mengatakan, SPBE tidak hanya bersifat kebijakan aturan namun diperlukan implementasi, sehingga dalam pelaksanaanya diperlukan kolaborasi atau keterpaduan lembaga pemerintahan.
“Meski kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan terkait, pelaksanaan SPBE, tetapi kegiatan ini akan melengkapi penerapan SPBE secara konkuren,” ungkapnya.
Selanjutnya, Lizda Handayani, selaku Kepala Bidang Aplikasi Informatika, berharap dengan optimalnya peranan Tim Koordinasi SPBE, maka penyelenggaraan SPBE di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat akan lebih baik lagi dan dapat mengakselerasi terwujudnya pemerintahan digital.(RLS)
